Jumat, 28 November 2025 *Tiga Program Strategis PPSDM Kemendagri Regional Bandung Ditutup: 700 Aparatur Pulang dengan Kompetensi Baru dan Semangat Baru* Bandung - Suasana hangat bercampur haru memenuhi ruang pertemuan Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, ketika Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menutup tiga program strategis pada Jumat, 28 November 2025. Tidak sekadar seremoni, penutupan ini menjadi momen reflektif bagi lebih dari 700 aparatur yang selama beberapa pekan terakhir ditempa dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Diklat Audit Investigasi Angkatan II, serta Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan XXII hingga XXXVII. Para peserta, yang datang dari berbagai daerah di Indonesia—dari Papua Selatan hingga Palembang—pulang dengan bekal kemampuan yang lebih matang dan dengan cara pandang baru mengenai profesionalisme aparatur negara. Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha (TU), Asep Setiadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ketiga program ini bukan hanya kegiatan rutin pengembangan kompetensi, tetapi merupakan bagian dari agenda besar memperkuat integritas dan efektivitas aparat pemerintah daerah di seluruh nusantara. “Di era keterbukaan informasi, aparatur tidak cukup hanya bekerja. Mereka harus mampu memastikan setiap rupiah, setiap proses, dan setiap keputusan mengandung akuntabilitas dan nilai etika. Di sinilah makna dari program, ini,” ujarnya dengan nada tegas. Dua diklat berlangsung secara klasikal intensif selama lima hari. Para peserta diajak menelusuri kembali esensi audit PAD, dari menghitung potensi hingga menelusuri penyimpangan penerimaan. Adapun peserta audit investigasi digembleng dalam teknik investigasi modern, penelusuran bukti digital, hingga penyusunan laporan investigatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.