Senin, 3 November 2025 *Membangun Efektivitas Manajemen ASN Melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja: PPSDM Kemendagri Regional Bandung Buka Diklat Anjab-ABK* Bandung - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kembali mengukuhkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab–ABK) Tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka pada Senin, 3 November 2025 di Asmila Boutique Hotel Bandung, dan dihadiri oleh Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief, beserta jajaran pejabat struktural, fungsional, tim kerja, serta para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Diklat ini diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karawang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Pematangsiantar, dan Kota Prabumulih. Kegiatan dilaksanakan selama lima hari, mulai 3 hingga 7 November 2025, dengan metode klasikal dan pembelajaran berbasis andragogi yang interaktif, mencakup ceramah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan pendalaman materi. Dalam laporan penyelenggaraan yang dibacakan oleh Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi Diklat Anjab-ABK, dijelaskan bahwa Diklat Anjab–ABK Tahun 2025 memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN dalam melaksanakan analisis jabatan serta analisis beban kerja. Kompetensi ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akurat, terukur, dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan aparatur di lingkungan pemerintahan daerah. Kurikulum diklat mencakup delapan mata diklat utama yang mencerminkan kebutuhan aktual birokrasi daerah, mulai dari kebijakan analisis jabatan dalam mendukung manajemen ASN, implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB)