Senin, 11 November 2024 *ASN Lebih Siap Hadapi Tantangan: PPSDM Kemendagri Regional Bandung Buka Diklat Anjab - ABK dan Diklat Penata Perizinan* Bandung - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Angkatan I serta Diklat Teknis Penata Perizinan. Bertempat di V Hotel and Residence, Bandung, kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Dalam sambutannya, Kepala PPSDM Regional Bandung - BPSDM Kemendagri, Indra Maulana Syamsul Arief, menegaskan pentingnya diklat ini untuk membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan efektif dalam mendukung program pemerintah, termasuk visi besar "Indonesia Emas 2045". Ia mengajak peserta untuk memahami betul konsep Anjab dan ABK, yang menjadi dasar perencanaan sumber daya manusia dan efektivitas organisasi. "Melalui pemahaman mendalam mengenai analisis jabatan dan beban kerja, kita dapat menciptakan organisasi yang efisien serta mengalokasikan SDM yang tepat pada posisi yang sesuai. Hal ini penting agar setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi yang mumpuni," ujarnya. Diklat Anjab dan ABK bertujuan meningkatkan kemampuan ASN dalam menyusun dokumen yang akurat, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait kebutuhan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu, Diklat Teknis Penata Perizinan dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai proses perizinan yang efisien dan berbasis teknologi, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Materi dalam Diklat Teknis Penata Perizinan meliputi transformasi digital dalam perizinan, manajemen pelayanan publik, serta pengelolaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, memperkuat sinergitas pusat-daerah, dan mempercepat reformasi birokrasi.